Ultimate magazine theme for WordPress.

Fadjroel Persilakan Pihak yang Ingin Uji Materi UU KPK

JAKARTA – Istana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Jokowi Fadjroel Rachman mengatakan, tidak perlu adanya penerbitan Perppu.

“Tidak ada dong Perppu, kan tidak diperlukan lagi,” kata Fadjroel, Sabtu (30/11/2019).

“Kan sudah ada Undang-Undang yaitu Nomor 19 Tahun 2019 jadi tidak diperlukan lagi Perppu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Fadjroel tetap mempersilahkan kepada siapapun yang ingin UU KPK yang baru ini diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan Jubir Presiden mengimbau untuk dapat mengajukan uji yudisial dengan sebaik-baiknya. Karena menurutnya, penolakan MK terkadang mengacu pada persiapan yang kurang saat ajukan uji materi.

“Istana mengimbau kalaupun masih tetap ingin mengajukan uji yudisial terhadap UU KPK lakukan dengan sebaik-baiknya,” ujar Fadjroel.

“Bawa ahli yang terbaik dan siapkan yang sebaik mungkin,” imbuhnya.

“Saya sering beracara di MK, biasanya saat ditolak itu kadang – kadang persiapan untuk mengajukan sesuatu itu kurang bagus dan biasanya bahkan sudah ditolak di panel pertama atau panel kedua,” tambahnya.

Selain persiapan, Fadjroel juga mengatakan perlu adanya kejelasan terhadap kerugian konstitusional yang dialami oleh seseorang atau kelompok bahkan lembaga saat UU tersebut diterapkan.

“Disana kan ada yang namanya legal standing, yang harus diingat dari legal standing adalah apakah yang bersangkutan atau sejumlah orang disana dirugika secara konstitusioanl terhadap uu tersebut,” ujar Fadjroel.

“Apabila ditemukan keruugian konstitusional maka akan dilanjutkan dan diperiksa nanti akan mendapat misalnya ada putusan,” imbuhnya.

“Apabila tidak ditemukan biasanya dapat ditolak,” tambah Fadjroel.

Di sisi lain, pernyataan terkait tidak diterbitkannya Perppu KPK ini juga mengubur harapan pimpinan KPK.

Dikutip dari Tribunnews.com, sebelumnya Satu diantara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan agar Jokowi dapat menerbitkan Perppu KPK pada 9 Desember 2019. Saut menilai pada tanggal tersebut menjadi momentum yang tepat, mengingat itu bertepatan dengan Hari Anti Korupsi.

“Saya masih berharap saat Hari antikorupsi tanggal 9 Desember Presiden Jokowii yang rencana datang ke KPK, sudi apalah kiranya datang pada acara itu sekalian membawa Perppu KPK,” ujar Saut.

Namun harapan itu pun kandas saat Istana dengan tegas mengatakan Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK. Harapan para Pimpinan KPK sekarang hanya bergantung pada uji formil yang telah diajukan ke MK pada beberapa waktu lalu.

Adanya langkah tersebut merupakan harapan terakhir untuk dapat membatalkan UU KPK yang baru. KPK kini hanya dapat berharap terkait keputusan MK yang adil dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. *

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.