Ultimate magazine theme for WordPress.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Wajar Dan Terjangkau

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan tarif iuran peserta BPJS Kesehatan. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34. Disebutkan bahwa kenaikan iuran berlaku bagi peserta mandiri yang terdiri dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Diterbitkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020, juga sebagai tindaklanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang tertuang di dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Mengutip pernyataan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Iene Muliati menilai, kenaikan besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang akan diberlakukan per 1 Juli 2020 masih dalam taraf wajar. “Saya ingin menyatakan dari penjelasan itu ternyata iuran JKN ini masih wajar dan terjangkau. Iuran yang menjadi polemik berkepanjangan itu iuran yang wajar dan masih terjangkau. Menurutnya, besaran tersebut juga masih jauh daripada manfaat yang diterima peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Iuran yang diterima saat ini masih lebih rendah dari pada manfaat yang diterima. Dia menilai, tarif iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang naik sejalan dengan pembenahan sistem pelayanan kesehatan. Sistem ini bukan sistem pemerintah, tapi sistem yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga akses kesehatan atau memastikan ada akses yang diberikan kepada semua penduduk Indonesia. Penyesuaian iuran juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perbaikan sistemik JKN (restrukturisasi komprehensif JKN).

Penyesuaian iuran memerlukan dukungan dari publik sebagai bentuk perwujudan dari gotong-royong dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan JKN dalam rangka pengamalan sila kelima Pancasila. Wujud gotong royong juga dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja di perusahaan dan membayar iurannya. Saat ini mereka sudah mengikuti ketentuan yang ada. Bahkan ketika akhir tahun lalu ada kenaikan iuran meskipun dengan segala kondisi tantangan bisnis mereka tetap melaksanakan.

Dunia usaha ini menerapkan prinsip utama itu gotong royong. Jika melihat terhadap rasio pengguna manfaat dari ini sangat kecil masih memanfaatkan dari iuran yang diberikan dan lebih banyak digunakan untuk unsur yang non pekerja atau disebut sebagai peserta mandiri. ()

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.