Ultimate magazine theme for WordPress.

MENDAGRI: LOCKDOWN ADALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan secara tegas kepada seluruh kepala daerah bahwa penetapan lockdown alias karantina kewilayahan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu Tito sampaikan usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3). Tito menyebut penetapan lockdown sebuah wilayah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Menjadi urusan absolut pemerintah yang merupakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden,” kata Tito.

Tito menyatakan kepala daerah juga wajib berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan lockdown. Ia menegaskan pemerintah pusat menjadi satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan tunggal untuk memutuskan.

“Dalam hal ini pak presiden menyampaikan untuk karantina kewilayahan, kepala-kepala daerah untuk konsultasi dengan pemerintah pusat, dan yang ditunjuk oleh beliau adalah kepala gugus tugas percepatan (Doni Munardo),” ujarnya.

Selain itu kepala daerah wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan lockdown, dimana terdapat 7 aspek yang perlu diperhatikan sebelum Pemerintah memutuskan lockdown wilayah yaitu pertimbangan efektifitas, pertimbangan tingkat epidemi, ekonomi, sosial dan budaya hingga pertimbangan keamanan. ()

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.