Ultimate magazine theme for WordPress.

PEMDA WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN TERUKUR DAN PEMBATASAN DALAM MENYIKAPI CORONA

JAKARTA – Jubir Presiden Fadjroel Rachman lewat keterangan tertulis menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 tidak boleh ada kebijakan coba-coba yang tidak terukur karena publik tidak memerlukan kebijakan efek kejut, melainkan kebijakan rasional dan terukur.

Istana Kepresidenan menegaskan jangan sampai ada kebijakan yang tidak terukur di masa pandemi virus Corona (COVID-19). Istana menyebut rakyat tidak ingin ada semacam kebijakan ‘efek kejut’.

“Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur. Publik tak memerlukan kebijakan ‘efek kejut’, tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai ‘panglima perang’ melawan pandemi COVID-19,” kata Jubir Presiden Fadjroel Rachman lewat keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Saat ini Presiden Jokowi memilih kebijakan pembatasan sosial atau social distancing bukan karantina wilayah (lockdown), dimana semua pihak termasuk Pemda harus mendukung upaya social distancing dengan mengeluarkan imbauan maupun aturan yang efektif dan terukur sehingga tidak semakin membuat masyarakat rentan terpapar Corona.

“Presiden Joko Widodo memutuskan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) berdasarkan UU No: 6/2018 sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa benar menurut UU tersebut dimungkinkan adanya karantina wilayah (lockdown) tetapi kehati-hatian mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik tetap menjadi prioritas dalam memutuskan kebijakan publik,” ujar Fadjroel.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.