Ultimate magazine theme for WordPress.

Pertahankan Kedaulatan RI: Pantang Keok Hadapi Tiongkok

JAKARTA – Wibawa negara sedang diuji. Mempertahankan kedaulatan belumlah cukup jika hanya dengan pernyataan namun harus ada tindakan nyata berupa penguasaan efektif atas setiap jengkal wilayah demi wibawa negara yang sedang diuji.

Sepanjang Desember 2019 hingga Januari ini, kapal-kapal nelayan Republik Rakyat Tiongkok menyerbu perairan Natuna, Riau. Beberapa malah dikawal kapal penjaga pantai Tiongkok.

Sikap bijak dalam menghadapi serbuan kapal-kapal Tiongkok di perairan Natuna ialah seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk menghadapi, bahkan bila perlu melawan dalam satu komando, tidak boleh mengambil tindakan sendiri-sendiri yang justru merugikan kepentingan bangsa.

Sebagai bangsa beradab, sudah tentu pilihan perlawanan melalui jalur diplomasi dikedepankan. Akan tetapi, sebagai negara berdaulat, jangan pernah ragu untuk menghadirkan semua mesin perang di wilayah perairan Natuna. Sebagai negara hukum, kita bisa menyeret kapal-kapal asing pencuri ikan itu ke meja hijau untuk kemudian ditenggelamkan.

Diplomasi, menghadirkan mesin perang, dan penegakan hukum yang dilakukan secara bersamaan dan serentak itu untuk membuktikan penguasaan efektif dan kehadiran fisik negara di perairan Natuna. Kedaulatan negara mutlak dipertahankan.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sudah memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian untuk menyampaikan protes keras terhadap pelanggaran Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUUF). Nota diplomatik protes juga telah disampaikan. Selain itu, Coast Guard Tiongkok juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.

Patut disesalkan bahwa protes keras RI ditanggapi pihak Tiongkok dengan klaim sepihak atas kedaulatannya di Kepulauan Spratly hingga perairan di sekitarnya, termasuk di Natuna. Klaim sepihak itu pun sudah dipatahkan Indonesia.

Klaim Tiongkok atas perairan Natuna mengacu pada nine dash-line atau sembilan garis imajiner. Menlu Retno Marsudi mengatakan, klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Tiongkok adalah salah satu negara anggota UNCLOS yang punya kewajiban menghormati implementasinya.

Perairan Natuna termasuk wilayah laut yang selama ini belum tergarap secara optimal. Tidaklah mengherankan bila perairan itu menjadi ajang pencurian ikan. Penguasaan efektif di Natuna Indonesia nampak sejak 2015. Pada masa itu Indonesia tanpa gentar menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Sedikitnya 500 kapal yang ditenggelamkan, termasuk di Natuna.

Dalam konteks itulah kita menyeru kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk menangkap dan menenggelamkan semua kapal nelayan pencuri ikan di Natuna. Jangan pernah ciutkan nyali hanya karena berhadapan dengan Tiongkok.

Indonesia harus membangun hubungan kesetaraan dengan Tiongkok sekalipun negara itu masuk tiga besar investor di Indonesia dengan realisasi investasi tertinggi. Namun, sebagai investor terbesar, bukan berarti Tiongkok bisa suka-suka menginjak kedaulatan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, turut menanggapi polemik terkait Natuna. Melalui akun twitter miliknya, pada Sabtu (4/1/2020), Susi mengungkapkan perlu dibedakan antara pencurian ikan dan persahabatan antar negara.

‘Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara.’ Ungkap Susi.

Sementara itu, dua kapal perang RI (KRI), yaitu KRI Tjiptadi dan KRI Teuku Umar, telah hadir di Laut Natuna Utara sejak Sabtu (4/1). Kehadiran kedua kapal perang itu bukan untuk menembaki kapal-kapal Tiongkok, melainkan untuk melakukan komunikasi persuasif yang perlu diikuti tindakan terukur.

Tidak kalah pentingnya ialah pemerintah harus memberdayakan para nelayan di Natuna dengan kapal dan teknologi yang memadai. Kehadiran para nelayan dan kapal perang di perairan Natuna semakin menyempurnakan penguasaan efektif dan kehadiran fisik negara di perairan Natuna.

Menko Polhukam Mahfud,MD menyebut bahwapPemerintah akan mengirim sekitar 120 nelayan ke Laut Natuna yang akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di utara Pulau Natuna tersebut. Setiap kapal ikan asing, yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin akan diusir dari daerah itu.

“Berdasar hukum, artinya hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka (China) masuki itu adalah perairan sah kita, Indonesia, dan kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang ada di situ, termasuk 200 meter bawahnya dari dasar perairan itu. Sekarang dimasuki karena kita kurang hadir di sana,” ujar Mahfud saat menerima 120 nelayan Pantura di Kemnko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Lebih mantap lagi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Natuna. Kehadiran fisik Menteri Pertahanan sangat dibutuhkan sebagai simbol kesiapan mempertahankan setiap jengkal wilayah negara.

Masih teringat bahwa pada 23 Juni 2016 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan menggelar rapat di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 282 dengan membawa Panglima TNI dan sejumlah menteri dalam rapat tersebut. Kunjungan Jokowi ke Natuna tak lama setelah insiden penangkapan kapal ikan China oleh KRI Imam Bonjol di Natuna pada Jumat (17/6/2016) lalu. Penangkapan ini berbuah protes dari pemerintah China yang menyebut nelayan itu mencari ikan di wilayah pemancingan tradisional China.

Kehadiran Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya di wilayah Natuna, yang diikuti rapat terbatas (ratas) di atas KRI Imam Bonjol menjadi penegasan bahwa kepulauan dan perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. ()

 

sumber:

https://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1894-pantang-keok-hadapi-tiongkok

https://news.detik.com/berita/d-4847753/cegah-eksploitasi-dari-china-pemerintah-kirim-120-nelayan-pantura-ke-natuna

https://kabar24.bisnis.com/read/20200104/15/1186954/soal-natuna-susi-pudjiastuti-bedakan-pencurian-ikan-dengan-persahabatan-dan-iklim-investasi

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.