Belum lama ini, kontroversi mewarnai penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Hal ini dimulai setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam proses penyaluran bansos kepada masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan dengan dugaan bahwa keputusan ini memiliki latar belakang politis. Lebih tepatnya karena status Rismaharini sebagai menteri dari PDIP, partai yang mendukung pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.
Presiden Joko Widodo Dikritik Akibat Tak Libatkan Tri Risma dalam proses penyaluran Bansos
Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menuai kritik dari pihak partai PDIP. Menurut Hasto, selaku Sekretaris Jenderal PDIP, keputusan ini menyebabkan beras untuk rakyat miskin yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) menciptakan keraguan akan netralitas penyaluran bansos.
Hasto menduga bahwa Rismaharini tidak diikutsertakan karena alasan politis, yang dapat merugikan integritasnya sebagai Menteri Sosial. Belum lagi adanya gambar pasangan calon presiden Prabowo-Gibran pada bansos yang disalurkan tersebut
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa hal ini merupakan penyalahgunaan politik bansos yang serius dan berpotensi merugikan rakyat. Ia menyoroti bahwa Rismaharini memiliki integritas tinggi dan tidak ingin data Kemensos digunakan untuk kepentingan politik partisan atau kepentingan keluarga.
Dalam konteks ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan politisasi bansos menjelang Pemilu 2024. Said berpendapat bahwa politisasi tersebut dapat membuat program bansos tidak tepat sasaran, dan ia menyayangkan penyaluran bansos yang diambil alih oleh kementerian dan lembaga lain.
Di sisi lain, calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, juga menyampaikan kritik terhadap kegiatan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Anies menyoroti fakta bahwa penyaluran bansos tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma, yang juga merupakan kader PDIP.
Anies menekankan pentingnya menaati aturan dalam tata kelola negara, mengatakan bahwa negara seharusnya tidak diatur sesuai selera pribadi. Anies juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin kondisi saat ini terus berlanjut. Ia berkomitmen untuk mengembalikan sistem ketatanegaraan agar berjalan sesuai aturan yang seharusnya.
Anies juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam menilai tujuan di balik program bansos yang diterapkan menjelang Pemilihan Presiden 2024 ini. Ia meyakini bahwa rakyat akan memilih berdasarkan hati nurani mereka, terlepas dari penyaluran bansos. Anies menilai tingkat kecerdasan masyarakat telah meningkat, dan mereka dapat memilih dengan bijak.
Respons Istana Terhadap Jokowi yang Tidak Melibatkan Tri Risma
Menanggapi isu tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan penjelasan yang berbeda. Menurutnya, keikutsertaan menteri dalam penyaluran bansos dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan program bansos, bukan pertimbangan politik.
Ari menyebutkan bahwa menteri yang terlibat adalah yang terkait dengan cadangan pangan, seperti Bulog dan Badan Pangan. Dia kemudian menegaskan bahwa tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos, dan kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap situasi khusus, terutama dalam mengatasi dampak El Nino.
Ari membantah dugaan bahwa keputusan tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini memiliki kaitan dengan status kepartaian, melainkan karena tugas Rismaharini yang berkaitan langsung dengan cadangan pangan di daerah tersebut.
Pemerintahan Jokowi intensif dalam penyaluran bansos pada awal tahun ini. Bantuan ini melibatkan berbagai program, seperti bantuan beras, pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Beras, dan Bantuan Ganti Rugi Petani.
Jokowi terus melanjutkan kegiatannya dengan membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa harga-harga sembako dan pangan di pasar serta memberikan bantuan langsung kepada para pedagang.
Jika ditarik kesimpulan, kontroversi yang terjadi akibat Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Tri Risma sebagai Menteri Sosial pada kegiatan bansos yang berlangsung tidak ada hubungannya dengan apakah Jokowi Widodo mendorong rakyat untuk memilih pasangan nomor urut urut 2.
Pihak Istana, lewat pernyataan Ari Dwipaya, juga telah menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil Presiden RI tersebut bersifat teknis dan sama sekali tidak melibatkan faktor politik. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut dimaksud untuk mendorong dukungan politik tertentu dengan mengabaikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial pada kegiatan bansos tersebut.
